26 - 8- 1746
Kantorpos pertama di Indonesia adalah di Batavia didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron
1906
Posts Telegraafend Telefoon Diensts
27-9 - 1945
Jawatan PTT Republik Indonesia ditandai Pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintahan Militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel
1961
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.240 Tahun 1961 status Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi
1965
PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi : PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965
1978
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.
20 - 6-1995
Dasar Hukum :
Undang-undangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 11);
Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1998 dan Nomor111 tanggal 28 Oktober 1998
Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) dari pemerintahan militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang kemudian menjadi Hari Bakti Parpostel.
Perubahaan status jawatan PTT terjadi lagi menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 240 Tahun 1961. Agar diperoleh kebebasan bergerak yang lebih luas dalam mengembangkan usaha, PN Postel dipecah menjadi dua badan usaha yang berbeda, masing-masing PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PP No. 30 Tahun 1965.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, status badan usaha perusahaan negara dikelompokkan menjadi tiga status yaitu :
• Perusahaan Jawatan (Perjan)
• Perusahaan Umum (Perum)
• Perusahaan Perseroan (Persero)
Status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 9 Tahun 1978.
Sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam iklim usaha, status sebagai Perum disempurnakan khususnya yang menyangkut tata cara pembinaan dan pengawasan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1984.Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis agar mampu mengembangkan pelayanan yang lebih baik. Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) dilaksanakan berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995.
MUSEUM POS INDONESIA
Keberadaan Museum Pos Indonesia yang berlokasi tidak jauh dari Gedung Sate, tidak terlepas dari perjalanan sejarah Perusahaan Pos di Indonesia. Museum ini hadir sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933 dengan nama Museum PTT (Pos Telegrap dan Telepon) dan menempati bagian sayap kanan bawah gedung kantor PTT . Bangunan museum ini dibangun pada tanggal 27 Juli 1920 dengan luas bangunan 706 m2 dan dirancang oleh arsitek Ir. J. Berger dan Leutdsgebouwdienst dengan gaya arsitektur Italia masa Renaissance sebagai sebuah tempat yang mengoleksi perangko-perangko dari berbagai negara.
Meletusnya Perang Dunia II pada akhir tahun 1941, pendudukan Jepang, dan pergerakan revolusi menyebabkan Museum PTT tidak terperhatikan; bahkan keberadaannya pun nyaris terlupakan.
Untuk dapat menjalankan fungsinya kembali sebagaimana layaknya sebuah museum, pada tahun 1980 Direksi Perum Pos dan Giro membentuk suatu kepanitiaan untuk menghidupkan kembali keberadaan Museum PTT. Maka, bertepatan dengan hari bakti Postel ke-38, pada tanggal 27 September 1983, Museum ini dibuka secara resmi oleh menteri Pariwisata dan Telekomunikasi, Achmad Tahir dan diberi nama Museum Pos dan Giro.
Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Perum Pos dan Giro, Museum Pos dan Giro mengoleksi sejumlah benda yang memiliki nilai sejarah dalam perjalanan Perusahaan Pos Indonesia sejak masa Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga sekarang ini, baik dalam bentuk foto, maket, lukisan, katalog, dan peralatan pos lainnya.
Sejalan dengan perjalanan dan perkembangan perusahaan pos, terhitung tanggal 20 Juni 1995 nama dan status perusahaan berubah dari Perusahaan Umum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (persero), maka nama Museum Pos dan Giro pun berubah menjadi Museum Pos Indonesia. Peran dan fungsi yang dijalankan oleh Museum Pos Indonesia selanjutnya adalah disamping sebagai tempat koleksi, juga mencakup fungsi sarana penelitian, pendidikan, dokumentasi, layanan informasi, serta sebagai objek wisata khusus.
Museum Pos Indonesia dibuka untuk umum secara cuma-cuma setiap harinya mulai pukul 09.00–16.00 WIB kecuali hari libur nasional. Sebelum mencapai pintu masuk museum, terdapat sebuah patung berukuran setengah badan, yaitu patung Bapak PTT. RI Almarhum Mas Soeharto yang dibuat pada tahun 1983 oleh seniman kondang Ad. Pirous.
Purwakarta Time
![](src="http://farm5.static.flickr.com/4082/4774247899_832fe0ee50.jpg"){kind=link}